Text
Analisis Konvergensi Pertumbuhan Inklusif pada Level Nasional dan Kawasan di Indonesia
SARI
Anjani, Ika Resti. 2024. “Analisis Konvergensi Pertumbuhan Inklusif pada Level
Nasional dan Kawasan di Indonesia”. Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, S.E., M.Si.
Kata Kunci: Data Panel, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif,
Konvergensi, Pertumbuhan inklusif
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Indonesia masih menunjukkan
ketimpangan antar daerah sehingga menyebabkan belum terjadinya inklusivitas di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konvergensi
pertumbuhan inklusif baik di tingkat nasional maupun kawasan, serta faktor-faktor
yang mendorong peningkatan pertumbuhan inklusif untuk mengurangi kesenjangan
antar wilayah.
Analisis yang digunakan yaitu konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, dan
konvergensi beta bersyarat. Data yang digunakan berupa panel yang terdiri dari 21
provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), meliputi Sumatera, Jawa, dan
Kalimantan, 13 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Nusa
Tenggara dan Bali, Maluku, dan Papua, serta tingkat nasional yang terdiri dari 34
provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021.
Studi ini menunjukkan bahwa di tingkat nasional, KBI, dan KTI, telah terjadi
konvergensi sigma dan konvergensi beta absolut. Sedangkan konvergensi beta
bersyarat hanya terjadi di tingkat nasional dan KBI. Sedangkan di Indonesia bagian
timur belum terjadi proses konvergensi beta bersyarat atau yang bisa disebut dengan
terjadinya divergensi.
Variabel yang signifikan mempengaruhi proses konvergensi di tingkat nasional
antara lain pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi, kesehatan, dan perlindungan
sosial, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pengangguran terbuka. Di KBI,
faktor-faktor yang signifikan mencakup pengeluaran pemerintah sektor
perlindungan sosial, penanaman modal dalam negeri dan tingkat pengangguran.
Pada KTI, variabel yang signifikan mencakup pengeluaran pemerintah pada sektor
ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan penanaman modal asing.
Pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja terutama pada kawasan
padat penduduk. Selain itu, dapat mendorong kebijakan yang mendukung
pertumbuhan inklusif seperti peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, dan
peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Pemerintah
juga perlu, memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan
lembaga masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam
menciptakan pertumbuhan inklusif di Indonesia
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain